Jusuf Kalla: Tarif Impor Trump Bermuatan Politik, Dampaknya ke Indonesia Terbatas -

Jakarta, gosultranews (Ahad, 7 / 04/ 2025) — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menanggapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan tenang. Menurut JK, kebijakan tersebut lebih sarat muatan politik ketimbang ekonomi murni.

“Jadi isu ini isu pressure sebenarnya. Isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika,” ujar JK dikutip dalam program Top News yang ditayangkan Metro TV pada Sabtu (6/4).

Pemerintahan Donald Trump diketahui menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk dari Indonesia. Namun, JK menilai dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap ekonomi Indonesia masih dalam batas yang bisa ditoleransi.

“Dalam hitungan saya, dampak nilai impor yang terkena tarif itu hanya sekitar 10 persen saja. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan,” jelasnya.

JK menekankan pentingnya Indonesia menjaga ketahanan dan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu tergantung pada satu negara tujuan. Ia juga menyarankan pemerintah untuk tetap tenang dan mengedepankan diplomasi ekonomi dalam menghadapi tekanan dagang seperti ini.

Kebijakan tarif dari Presiden Trump menuai berbagai reaksi di dunia internasional. Namun bagi Indonesia, JK menilai respons terbaik adalah tetap fokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri dan memperluas jangkauan pasar global.

Seperti diberitakan pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara, termasuk anggota ASEAN. Selain tarif dasar sebesar 10% yang berlaku untuk semua negara, beberapa negara ASEAN dikenai tarif tambahan sebagai berikut :

Kamboja: 49%
Laos: 47%
Vietnam: 46%
Thailand: 36%
Indonesia: 32%
Malaysia: 24%
Filipina: 17%

Sementara itu, Singapura dan Timor-Leste, yang memiliki defisit perdagangan dengan AS, hanya dikenai tarif dasar 10%.

Dikutip dari Reuters, penerapan tarif ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara ASEAN, mengingat dampaknya terhadap sektor ekspor dan pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa negara telah menyatakan niat untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan AS guna mencari solusi atas kebijakan tarif tersebut

Penulis : zam

Editor : Redaksi GSN